Semester I 2019, PLN Bukukan Laba Rp7,35 Triliun

PLN. Istimewa ©2018 Merdeka.com
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membukukan keuntungan sebesar Rp7,35 triliun selama semester I tahun 2019. Capaian tersebut meningkat pesat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp5,35 triliun.
Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, mengungkapkan capaian ini didukung oleh peningkatan nilai penjualan tenaga listrik PLN sebesar Rp6,29 triliun atau 4,95 persen, sehingga menjadi Rp133,45 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp127,16 triliun.
Pertumbuhan penjualan ini berasal dari kenaikan volume penjualan menjadi sebesar 118,52 Terra Watt hour (TWh) atau naik 4,41 persen dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 113,52 TWh.
Peningkatan konsumsi kWh juga didukung dari adanya kenaikan jumlah pelanggan, di mana sampai dengan akhir Juni 2019 telah mencapai 73,62 juta atau bertambah 3,92 juta pelanggan dari akhir Juni 2018 sebesar 69,7 juta pelanggan.
"Bertambahnya jumlah pelanggan ini juga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional yaitu dari 98,3 persen pada akhir tahun 2018 menjadi 98,81 persen pada 30 Juni 2019," ujar Sudarto seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (25/9).
Seiring dengan meningkatnya penjualan, maka volume produksi listrik juga naik yang menuntut kenaikan biaya usaha PLN, di mana sampai dengan Juni 2019 naik sebesar Rp10,08 triliun atau 7,08 persen menjadi Rp152,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp142,43 triliun.
Komponen biaya usaha dengan kenaikan terbesar adalah beban pembelian dari listrik swasta yang mengalami kenaikan sebesar Rp3,62 triliun dari Rp37,8 triliun sampai dengan Juni 2018 menjadi Rp41,4 triliun sampai dengan Juni 2019, seiring dengan masuknya beberapa IPP baru untuk menyuplai daya ke PLN.
Biaya bahan bakar masih mendominasi kontribusi biaya usaha yaitu 43 persen dari total biaya usaha, di mana biaya gas merupakan biaya bahan bakar terbesar meskipun output listriknya hanya berkontribusi 22 persen.
PLN tetap mengoptimalkan pembangkit berbahan bakar batu bara untuk mendongkrak efisiensi sejalan dengan dukungan pemerintah terkait harga maksimal batu bara untuk sektor kelistrikan. Kontribusi produksi listrik dari pembangkit batu bara sebesar 61 persen dari total produksi listrik nasional.
Efisiensi operasi secara signifikan juga dilakukan secara berkelanjutan dengan mengurangi konsumsi BBM untuk pembangkit PLN, dan menggantinya dengan biofuel serta menambah pasokan listrik dari pembangkit lain yang berbiaya operasi lebih murah.
Listrik dari pembangkit BBM (fuel mix) selama semester I 2019 menurun signifikan menjadi 4,3 persen, lebih rendah dibanding akhir 2018 sebesar 6 persen dan jauh lebih rendah dibanding akhir 2014 sebesar 12 persen.
Selama 6 bulan pertama di tahun 2019 ini, PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit sebesar 872,44 MW sehingga total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia menjadi 58.519 MW. PLN juga berhasil menambah jaringan transmisi 2.847 kilometer sirkuit (kms) menjadi 56.453 kms, dan menambah Gardu Induk sebesar 6.557 MVA menjadi 137.721 MVA. Hal ini untuk mendukung peningkatan penjualan PLN.
Penambahan kapasitas juga dilakukan di sisi energi baru terbarukan (EBT), di mana pada semester I 2019, PLN berhasil menambah 135 MW yang berasal dari EBT. "Dengan penambahan ini maka total kapasitas pembangkit dari EBT yakni sebesar 7.266 MW," tuturnya.
Selain itu, membaiknya laba PLN juga disebabkan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dolar AS dan Euro. Di mana sebagian besar pinjaman jangka panjang untuk pendanaan investasi terutama Program 35 GW dalam bentuk Dolar AS.
"Hal itu membuat PLN membukukan Keuntungan Selisih Kurs pada Juni 2019 sebesar Rp5,04 triliun."
Share:
Read More

Kadin Tolak Rencana Kenaikan Harga Gas Industri

blok migas. ©2018 Merdeka.com
Kamar Dagang Industri (Kadin) menolak kenaikan harga gas yang akan dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Kenaikan rencananya akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2019.
Ketua Komite Tetap Industri Kimia dan Petrokimia Kadin, Achmad Widjaja meminta rencana kenaikan harga gas per 1 Oktober dibatalkan. Jika tidak dibatalkan, maka kalangan pengusaha akan tetap membayar tagihan penggunaan gas dengan mengacu harga lama.
"Ya itu kita minta kalau memang nanti terjadi harga dinaikin, kita nggak akan bayar, kita akan sepakat," ‎kata Achmad, dalam sebuah diskusi, di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (25/9).
Achmad mengungkapkan, apabila dilakukan kenaikan maka harga gas melambung menjadi sekitar USD 12 per MMBTU atau 12 persen sam‎pai 15 persen dari harga saat ini sebesar USD 9 sampai USD 10 per MMBTU.
"Rata-rata (harga), karena ada Jabar, Jatim dan Sumatera kan harganya beda-beda. Kita katakan bahwa rata-rata harga kita di industri sebetulnya sudah USD 10 rata-rata, kalau itu jalan bisa jadi 12," paparnya.
Menurut Achmad, rencana kenaikan harga gas ‎yang dilakukan PGN dilakukan sepihak, tidak ada negosiasi dengan konsumen untuk menetapkan besaran kenaikannya. Hal ini pun akan diadukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Oktober 2019.
‎"Mereka tidak buka pintu untuk negosiasi, artinya ini kan hanya monopoli dan sepihak, nggak boleh dong, industri harus dialog‎. Tanggal 10 mungkin rencana mau minta jadwal Presiden kalau nggak sibuk," tandasnya.
Untuk diketahui, PGN berencana menaikkan harga gas bagi industri. Kenaikan harga gas itu berdasarkan surat edaran dengan nomor 037802.S/SP.01.01/BGP/2019 perihal Implementasi Pengembangan Produk dan Layanan, yang ditujukan kepada kepada pelanggan komersial dan industri.
Alasan kenaikan harga tersebut untuk meningkatkan layanan ke konsumen, termasuk keandalan pasokan gas untuk penyaluran yang berkelanjutan, serta karena harga gas belum pernah naik sejak tujuh tahun terakhir.
Share:
Read More

BI Dorong Perusahaan Terbitkan SBK Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan

Gedung Bank Indonesia. Merdeka.com / Dwi Narwoko
Bank Indonesia (BI) mendorong korporasi untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) atau yang sebelumnya disebut surat berharga (commercial paper) sebagai sumber pendanaan non-perbankan jangka pendek. Hal ini guna meningkatkan variasi instrumen pasar uang yang diyakini dapat mempercepat pendalaman pasar keuangan dari sisi pembentukan harga.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, dalam waktu dekat dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikatakan akan menerbitkan SBK, salah satu calon penerbit adalah PT Sarana Multigria Financial (Persero) atau SMF.
"Kita targetnya tahun ini, sekarang sudah ada dua yang mau issue kita menyiapkan instrumen pembinaan jangka pendek. Ada beberapa lagi proses, tapi akhir tahun InsyaAllah kalau on the track ada dua," kata Destry di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (25/9).
Direktur Perdagangan dan Peraturan Anggota Bursa dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Laksono Widodo menambahkan, pihaknya menyambut positif percepatan penerbitan SBK dan instrumen transaksi sebagai sumber pendanaan jangka pendek non bank
"Dalam penyempurnaan penerbitan SBK atau komersial paper, penyempurnaan peraturan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan cost of fund dan penerbitan SBK dapat berdampak positif bagi performa keuangan perusahaan," ujarnya.
Hingga saat ini BEI mendaftarkan 118 perusahaan yang telah menerbitkan SBK. Dia berharap jumlah itu bisa terus bertambah seiring dengan sosialisasi penerbitan SBK. "Potensi penerbitan SBK dari perusahaan tercatat sangat besar ada 610 perushaan non bank catatkan saham di bursa dan 118 perushaan tebritkan obligasi korporasi," tutupnya.
SBK adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonbank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. SBK menjadi salah satu instrumen pasar uang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan oleh korporasi nonbank.
Untuk mendorong penerbitan dan transaksi instrumen SBK, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan dalam upaya meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan dan penatausahaan instrumen.
Share:
Read More

Dampak Demo Pelajar, Stasiun Palmerah Tak Dapat Dilalui KRL

Demo pelajar di Palmerah. ©2019 Merdeka.com
 Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan, sejak pukul 16.50 sampai kini, sejumlah perjalanan kereta dari arah Tanah Abang menuju Serpong dan sebaliknya belum dapat melintas di area Stasiun Palmerah. Hal tersebut merupakan salah satu dampak demo pelajar yang terjadi siang tadi.
"Belum dapat melintas di area Stasiun Palmerah karena masih beberapa titik jalur rel masih dipadati kerumunan warga," ujar Eva dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Eva melanjutkan, KAI Daop I telah menempatkan sejumlah personil di lapangan untuk terus memastikan keamanan jalur untuk dapat dilalui kereta. Dia mengimbau masyakarat yang akan ke Serpong mencari alternatif lain apabila ingin tiba lebih cepat ditujuan.
"Warga yang akan menuju area lintas barat serpong/maja/rangkasbitung dan tetap ingin menggunakan kereta diimbau untuk mencari alternatif stasiun selain Palmerah atau dapat menggunakan moda transportasi lainnya," paparnya.
Sementara itu, VP Corporate Communication PT Kereta Commuter Indonesia, Anne Purba mengatakan, situasi di dalam Stasiun Palmerah saat ini masih dipadati berbagai kelompok baik dari siswa maupun penumpang KRL rutin. Meski padat, situasi di dalam stasiun hingga sore hari ini masih aman.
Namun demikian, situasi di luar stasiun saat ini masih tidak kondusif sehubungan dengan adanya kerumunan massa di luar stasiun. Untuk tetap dapat melayani pengguna, PT Kereta Commuter Indonesia melakukan rekayasa operasi.
"KRL Commuter Line dari arah Rangkasbitung / Maja / Parungpanjang / Serpong tujuan Tanah Abang diatur hanya sampai Stasiun Kebayoran. Selanjutnya KRL Commuter Line dari Stasiun Kebayoran akan kembali ke arah Rangkasbitung / Maja / Parungpanjang / Serpong," jelasnya.
PT KCI mengimbau pengguna KRL tujuan Stasiun Jurang Mangu, Sudimara, Rawa Buntu dan seterusnya dapat menuju ke Stasiun Kebayoran untuk menggunakan KRL. PT KCI juga mengimbau masyarakat dan para pengguna KRL untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama dengan tidak berkerumun di sekitar jalur rel serta bersama-sama menjaga sarana dan prasarana perkeretaapian yang merupakan fasilitas publik.
Share:
Read More

Jeff Bezos Bagikan Tips dan Sikap yang Harus Dimiliki Saat Putuskan Mulai Bisnis

Jeff Bezos washington post. ©Reuters
Jeff Bezos, salah satu orang terkaya dunia saat ini, memberikan sejumlah tips khusus bagi pengusaha yang ingin memulai bisnisnya. Yakni, bersiap untuk mengambil resiko besar dan gagal.
"Ambil resiko. Anda harus mengambil resiko, beranikan diri untuk bereksperimen," kata Jeff Bezos seperti mengutip laman entrepreneur.com.
Dia mengakui jika pada masa awal, mungkin beberapa eksperimen akan gagal. Namun, hal ini dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan.
Menurut dia, kegagalan akan menggerakkan semuanya. "Kami mengambil resiko setiap saat dan kami selalu berbicara tentang kegagalan," jelas Jeff Bezos.
Dia bercerita, pada awal mendirikan Amazon pada 1995, saat itu hanya memiliki 10 karyawan. Sejak saat itu dia telah mengubah perusahaannya menjadi terpandang di dunia.
Perusahaannya kini bernilai hampir USD 860 miliar. Jeff mengatakan bahwa selain mengambil resiko dan gagal, seorang pengusaha juga harus memiliki semangat pantang menyerah.
Terlebih di atas semua itu, pengusaha harus terobsesi dengan pelanggan. "Jangan memuaskan mereka, tetapi senangi mereka," tutup Jeff Bezos.
Share:
Read More

4 Dampak Demo Mahasiswa dan Pelajar Terhadap Ekonomi RI

Demo Mahasiswa. ©2019 Merdeka.com/Ahdania Kirana/Magang
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap aksi demo mahasiswa tidak mencederai stabilitas perekonomian Indonesia. Sebab, di tengah perlambatan ekonomi global, gangguan situasi politik dalam negeri dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi.
"Tentu saya berharap bahwa hal-hal yang menjadi pemicu bisa untuk dibahas melalui proses-proses politik yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak sentimen yang lebih luas," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta.
Pihaknya saat ini tengah berupaya keras untuk menahan dampak laju perlambatan ekonomi global ke perekonomian dalam negeri. Bahkan risiko perlambatan ekonomi global pun mulai terkendali, di mana bank sentral di Eropa dan Amerika Serikat sudah melakukan penurunan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing).
"Dari beberapa yang sudah memberikan sentimen yang relatif lebih positif seperti penurunan suku bunga dan quantitative easing yang dilakukan di Eropa dan Amerika Serikat harusnya itu memberikan sedikit jeda dan ruang untuk emerging market (negara-negara berkembang), termasuk Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, investor-investor asing masih percaya terhadap kondisi stabilitas geopolitik di Indonesia. Terbukti selama April hingga Agustus 2019, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia bergerak positif. "Selama ini kan semenjak April hingga Agustus kemarin kita mendapatkan cukup banyak positif capital in ke Indonesia," jelasnta.
Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat menjaga momentum stabilitas ekonomi dan politik di Tanah Air. Itu dilakukan untuk meredam dampak-dampak yang didatangkan dari eksternal.
"Situasi sekarang ini mungkin perlu untuk kita semua menjaganya untuk mengembalikan momentum dan stabilitas, sehingga kita juga lebih fokus kepada risiko yang berasal dari luar," ucap Sri Mulyani.
Seperti diketahui, ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan. Aksi demo mahasiswa digelar di berbagai daerah. Tuntutan mereka sama. Menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari RUU KUHP, revisi UU KPK, hingga RUU Pertanahan. Berikut ini 4 dampak demo pelajar dan mahasiswa terhadap ekonomi Indonesia.

Rupiah Melemah


Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyebutkan hari ini nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah. Salah satunya disebabkan adanya aksi demonstrasi selama 2 hari.
"Rupiah hari ini agak sedikit melemah di level 14.135 padahal kemarin kemarin Rupiah sudah anteng di bawah 14.100," kata dia, dalam sebuah acara diskusi di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (25/9).
Mengutip Bloomberg, Rupiah dibuka di level Rp14.120 saat pembukaan pagi hari ini atau melemah dibanding penutupan sebelumnya Rp14.113. Usai pembukaan, Rupiah terus mengalami pelemahan. Hingga siang ini Rupiah berada pada level 14.135.
Selain dari sisi domestik, faktor eksternal dari kondisi global juga turut mempengaruhi pelemahan Rupiah tersebut. Kendati demikian, BI akan terus menjaga stabilitas moneter.
"Dan oleh karena itu upaya sedang kami jalankan bahwa menjaga stabilitas di pasar uang khususnya di BI dan valas jadi satu keharusan jika inginkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutupnya.
Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI), rupiah dipatok di angka 14.134 per USD. Melemah jika dibandingkan dengan patokan pada tanggal (24/9) yang ada di angka 14.099 per USD.
Berdasarkan data BI, pada September 2019, Rupiah mencatat apresiasi 0,9 persen secara point to point (ptp) dan 1,0 persen secara rerata dibandingkan dengan level Agustus 2019. Dengan perkembangan tersebut Rupiah sejak awal tahun sampai dengan 18 September 2019 tercatat.

IHSG Melemah


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melanjutkan pelemahan hingga Rabu (25/9). Ini telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut sejak senin lalu.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo mengungkapkan saat ini berita Indonesia di kancah internasional memang selalu terkait kondisi politik. Itu tentu saja mempengaruhi sentimen pasar terhadap kondisi di dalam negeri.
"Memang kebetulan berita yang keluar di Indonesia lebih banyak berita politik, itu tentunya cukup membawa pengaruh ke pasar," kata dia, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (25/9).
Pada pra pembukaan perdagangan hari ini, IHSG turun ke level 6.121,49. Pada pembukaan pukul 09.00 waktu JATS, IHSG lanjut terjun bebas hingga 49 poin atau 0,81 persen ke 6.088,09.
Sementara itu, indeks saham LQ45 juga turun 1,36 persen ke posisi 948,50. Sebagian besar indeks saham acuan bergerak di zona merah. Pada awal pembukaan perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.126,86 dan terendah di 6.086,16.
Dia menjelaskan, berita politik erat kaitannya dengan perspektif investor. Terutama yang mengincar kondisi positif.
"Dalam arti kata, orang lagi mencari katalis positif namun kebetulan beritanya politik yang lagi kurang bagus. Mungkin penyebab utamanya boleh dibilang itu," keluhnya.
Kendati demikian, dia mengungkapkan investor belum terlalu menyoroti kisruh politik yang tengah terjadi di Indonesia. Sebab kondisi saat ini diperkirakan hanya berlangsung sementara waktu saja.
"Kondisi politik ini bisa berlarut larut sepertinya tidak. Kalau kita lihat kan sudah mencapai kata sepakat mengenai beberapa UU yang ditunda pembahasannya, dan kami lihat IHSG masih merah hari ini tapi tidak parah banget. Jadi mungkin diharapkan dalam beberapa hari ini kondisinya bisa lebih normal dalam arti sentimen politiknya kalau tidak berkelanjutan bisa balik lagi ke posisi yang lebih fundamental," tutupnya.

Stasiun Palmerah Lumpuh


Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan, sejak pukul 16.50 sampai kini, sejumlah perjalanan kereta dari arah Tanah Abang menuju Serpong dan sebaliknya belum dapat melintas di area Stasiun Palmerah. Hal tersebut merupakan salah satu dampak demo pelajar yang terjadi siang tadi.
"Belum dapat melintas di area Stasiun Palmerah karena masih beberapa titik jalur rel masih dipadati kerumunan warga," ujar Eva dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Eva melanjutkan, KAI Daop I telah menempatkan sejumlah personil di lapangan untuk terus memastikan keamanan jalur untuk dapat dilalui kereta. Dia mengimbau masyakarat yang akan ke Serpong mencari alternatif lain apabila ingin tiba lebih cepat ditujuan.
"Warga yang akan menuju area lintas barat serpong/maja/rangkasbitung dan tetap ingin menggunakan kereta diimbau untuk mencari alternatif stasiun selain Palmerah atau dapat menggunakan moda transportasi lainnya," paparnya.
Sementara itu, VP Corporate Communication PT Kereta Commuter Indonesia, Anne Purba mengatakan, situasi di dalam Stasiun Palmerah saat ini masih dipadati berbagai kelompok baik dari siswa maupun penumpang KRL rutin. Meski padat, situasi di dalam stasiun hingga sore hari ini masih aman.
Namun demikian, situasi di luar stasiun saat ini masih tidak kondusif sehubungan dengan adanya kerumunan massa di luar stasiun. Untuk tetap dapat melayani pengguna, PT Kereta Commuter Indonesia melakukan rekayasa operasi.
"KRL Commuter Line dari arah Rangkasbitung / Maja / Parungpanjang / Serpong tujuan Tanah Abang diatur hanya sampai Stasiun Kebayoran. Selanjutnya KRL Commuter Line dari Stasiun Kebayoran akan kembali ke arah Rangkasbitung / Maja / Parungpanjang / Serpong," jelasnya.
PT KCI mengimbau pengguna KRL tujuan Stasiun Jurang Mangu, Sudimara, Rawa Buntu dan seterusnya dapat menuju ke Stasiun Kebayoran untuk menggunakan KRL. PT KCI juga mengimbau masyarakat dan para pengguna KRL untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama dengan tidak berkerumun di sekitar jalur rel serta bersama-sama menjaga sarana dan prasarana perkeretaapian yang merupakan fasilitas publik.

ADB Kaji Dampak Demo ke Investasi


Ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi di kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (24/9) kemarin. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan terkait protes Rancangan Undang-undang (RUU) KPK dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Direktur Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia Winfried Wicklein mengatakan, pihaknya belum bisa memproyeksi dampak demo tersebut terhadap investasi di Indonesia. Hal tersebut tidak bisa disimpulkan hanya dengan melihat satu kejadian saja.
"Terlalu dini untuk kita bisa proyeksi itu. Kami belum memasukkan variabel itu dalam analisis itu. Tapi kami akan analisis," ujar Winfried di Plaza Indonesia, Jakarta, Rabu (25/9).
Winfried melanjutkan, dalam menanamkan dana di suatu negara investor tidak hanya melihat satu faktor. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan di antaranya kemudahan berusaha dan juga ketersediaan infrastruktur. Kemudian juga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Ini belum terlambat dan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Permudah investasi untuk domestik dan asing. Ini krusial. Investasi infrastruktur juga harus terus dilanjutkan. Lalu sumber daya manusia juga," jelasnya.
Terhadap beberapa faktor itu, Winfried menambahkan, Indonesia harus mampu bersaing meningkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan negara asing. "Indonesia harus terus bersaing dengan negara lain, terus me-reform, karena negara lain juga terus melakukan perbaikan," tandasnya.
Sebelumnya, Mahasiswa di sejumlah daerah menggelar demonstrasi serentak pada Senin (23/9) dan Selasa (24/9) kemarin. Mereka menolak rancangan undang-undang dan revisi undang-undang yang dianggap kontroversi.
Share:
Read More

Selama Ada Gejolak Dunia, BI Pesimistis Pertumbuhan Ekonomi Bisa 6 Persen

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo Soal Pertumbuhan Ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu
 Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, mengungkapkan akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada angka 6 persen. Ini disebabkan kondisi ekonomi global yang terus-terusan bergejolak.
Dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat jauh lebih baik dari saat ini jika kondisi eksternal kondusif dan tidak memberi banyak tekanan. Padahal, faktor pendorong perekonomian Indonesia mengalami banyak peningkatan.
"Pertumbuhan ekonomi kita selalu terkendala. Seandainya meningkat, diikuti juga dengan peningkatan tekanan," kata dia, dalam sebuah acara diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/9).
Tekanan dari eksternal tersebut berdampak langsung pada kondisi nilai tukar Rupiah. Yang selanjutnya mempengaruhi pada neraca perdagangan ekspor impor. Impor seperti diketahui selalu beriringan naik dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Impor yang meningkat akan menggerus ketersediaan Dolar di dalam negeri. Hal itu otomatis membuat nilai tukar Rupiah menjadi anjlok.
"Belum lagi karena tekanan kenaikan harga inflasi. Ada kendala dari sisi pertumbuhan ekonomi untuk bisa meningkatkan potensialnya dari saat ini. Ini mengapa pertumbuhan 5,1-5,2 persen (padahal) keinginan kita selalu mencapai 6 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan BI selalu berusaha memberikan stimulus-stimulus ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat tanpa ada gangguan stabilitas. Salah satunya dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate.
"Sepanjang stabilitas kita jaga, di tengah tekanan eksternal global yang terus berlangsung. Kita melihat room penurunan suku bunga terbuka, kita sudah turunkan 2 kali sebesar 50 bps jadi 5,5 persen 2 bulan terakhir. Harapannya ini disambut oleh pelaku ekonomi untuk kembali meningkatkan kegiatan usahanya demi pertumbuhan ekonomi," tutupnya. 
Share:
Read More

Cukai Rokok Naik di Atas 10 Persen

Rokok. ©2014 merdeka.com/arie basuki
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyebut bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok di atas 10 persen. Kenaikan ini merespons kesepakatan pertumbuhan penerimaan cukai antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebesar 9 persen, dari semula diusulkan bea cukai sebesar 8,2 persen.
"Iyah (kenaikan di atas 10 persen). Angka belum ada tapi dengan naiknya target penerimaan akan berdampak pada kenaikan tarif. Dan itu akan ditentukan segera setelah ini dalam bentuk PMK. kenaikan tarif dalam bentuk PMK. iya double digit tapi angkanya belum," kata Heru Pambudi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).
Kenaikan pertumbuhan penerimaan cukai rokok kata Heru Pambudi akan ditindaklanjuti dengan dua hal. Pertama enforcement yang ditingkatkan dengan tujuan supaya nanti yang ilegal itu semakin kecil dan diharapkan nanti bisa meningkatkan rokok yang legal.
"Karena tadi orang yang punya pilihan beli ilegal menjadi berkurang atau bahkan tak ada lagi," tegas Heru.
Instrumen kedua adalah yaitu tarif. Tarif itu nanti akan berkontribusi ke penerimaan karena penerimaan itu sebagai hasil dari persentase tarif cukai jika dikalikan dengan volume produksi karena dia spesifik. "Ya, karena itu akan terjadi kenaikan."
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan dilema yang dialami pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok. Pengenaan cukai tersebut atas dasar aspek kesehatan, namun pengenaan cukai juga akan berimbas pada pekerja dan petani yang jumlahnya tidak sedikit.
"Kan faktor yang selama ini kita gunakan di dalam menetapkan (besaran cukai) adalah aspek kesehatan sebagai salah satu isu yang penting di dalam menetapkan cukai rokok. Juga ada faktor tenaga kerja dari industri rokok. Kemudian dari aspek petani tembakau bahkan cengkeh," kata Sri Mulyani saat ditemui di Plaza Semanggi, Jakarta, Kamis (21/3).
Dia mengungkapkan, dampak negatif dari rokok sudah kian mengkhawatirkan. Pengguna rokok saat ini bahkan sudah merambah kalangan anak muda yang masih memiliki masa depan panjang.
"Orang merokok apalagi anak-anak dan kita hitung dampak buruknya pada kesehatan dan masa depan dia dibandingkan cost petani yang berhubungan dengan tembakau dan pekerja buruh rokok itu yang mana yang harus didahulukan akan ada di dalam road map cukai rokok ini," ungkapnya.
Share:
Read More

Mendag Ingin Perdagangan RI Berbasis Digital

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai Indonesia perlu melakukan terobosan dan menyusun strategi dalam menghadapi persaingan di pasar dunia. Salah satunya dalam sektor digital.

Ini dia sampaikan saat rapat kerja (Raker) Kementerian Perdagangan 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dia mengungkapkan, nilai ekonomi digital pada 2015 mencapai US$ 3,5 triliun atau 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Nilai ini diprediksi meningkat sebesar 11 persen per tahun dalam lima tahun ke depan.

Sebab itu dia berharap sistem perdagangan berbasis digital ke depan harus terus diupayakan, demi meraih nilai ekonomi tersebut.

"Ekonomi digital telah membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, serta menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Untuk itu kebijakan terpadu sangat dibutuhkan agar pengembangan ekonomi digital dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mendag.

Upaya meningkatkan kinerja perdagangan nasional, Enggar mengaku telah menyelaraskan tiga mandat Presiden Joko Widodo di bidang perdagangan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketiga mandat itu adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dan barang penting. Serta mengutamakan penyerapan produk dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, juga membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.


Harga dan Pasokan Pangan

Dalam mendukung stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, Enggar menegaskan penerapan teknologi sangat penting. Seperti dalam hal basis data secara daring dan real time.

Sedangkan contoh lain penerapan teknologi yang harus dikembangkan adalah dalam hal pemasaran produk-produk dalam negeri. Dengan melalui laman pemasaran daring atau marketplace, produk dalam negeri akan lebih cepat dikenal dunia.

"Kita juga harus terus aktif melanjutkan kampanye positif atas produk-produk Indonesia, termasuk di dunia maya untuk membangun citra positif produk dari Indonesia," tegas Enggar.

Seperti diketahui, sepanjang 2017 total ekspor Indonesia mencapai US$ 168,7 miliar, dengan pertumbuhan ekspor non migas 15,8 persen dibanding 2016.

Pertumbuhan ini jauh melampaui target awal sebesar 5,6 persen. Kenaikan ekspor ini didukung kenaikan ekspor non migas dan migas masing-masing sebesar 15,8 persen dan 20,1 persen dibanding 2016.

Share:
Read More

RI Bakal Fokus Bahas Ekonomi Digital di KTT G20

Ilustrasi belanja Online (iStockphoto)​
Pemerintah Indonesia akan fokus membahas mengenai inklusivitas ekonomi digital pada pertemuan tingkat tinggi forum internasional G20 di Osaka, Jepang pada 28-29 Juni 2019.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir menuturkan, pemerintah Indonesia memilih inklusivitas ekonomi digital sebagai salah satu fokusnya dalam sesi pembahasan pada pertemuan G20 karena bisnis rintisan yang berbasis teknologi (startup) di Indonesia kini semakin berkembang pesat.

Bahkan, beberapa perusahaan startup di Indonesia termasuk jajaran unicorn yakni startup dengan valuasi di atas USD 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun.

"Ekonomi digital seperti kita tahu ini merupakan ekonomi baru. Indonesia memiliki beberapa unicorn. Pertemuan G20 ini kesempatan untuk kita mengembangkan industri ekonomi digital untuk menumbuhkan unicorn-unicorn baru di Indonesia,” kata Arrmanatha, seperti dikutip dari laman Antara, ditulis Kamis (27/6/2019).

Dia menuturkan, pertemuan G20 dapat dimanfaatkan untuk membangun kerja sama untuk meningkatkan platform digital ekonomi dalam negeri, terutama mengenai Data Free Flow With Trust (DFFT).

"Terkait penggunaan artificial intelligence (kecerdasan buatan), ini yang dimaksud di sini untuk Indonesia adalah bagaimana kita mendukung konteks free flow of data tetapi pada saat yang sama juga aman. Upaya-upaya membentuk platform untuk memungkinkan free flow data dan adanya aturan supaya hal ini bisa dilakukan secara aman," kata dia.

Topik yang Dibahas di KTT G20

Pertemuan G20 di Fukuoka, Jepang (Foto: Dok Bank Indonesia)
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menargetkan pada 2020, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 130 miliar atau kurang lebih 11 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Tidak bisa dipungkiri, bahwa ekonomi masa depan kita adalah berbasis digital, atau digital ekonomi yang memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi," tutur dia.

Dalam KTTG20 pada 2019, ada empat sesi pertemuan dengan topik pembahasan berbeda yang akan dihadiri oleh para kepala negara G20.

Topik-topik yang akan dibahas dalam keempat sesi itu adalah kondisi ekonomi global, perdagangan dan investasi, inovasi ekonomi digital, dan kualitas infrastruktur, ketiga ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, keempat isu perubahan iklim, dan lingkungan hidup.

Ada pun isu yang akan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam KTTG20 itu adalah inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

RI Suarakan Keterjangkauan dan Keadilan Akses Energi di G20

Pekerja tengah memasang Trafo IBT 500,000 Kilo Volt di Gardu induk PLN Balaraja, Banten, Kamis (16/12). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menjadikan akses energi menjadi poin perbincangan utama, bagi Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam Pertemuan ke-2 Energy Transitions Working Group (ETWG) G20, di Toyama, Jepang.

Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi selaku Permanent Delegation G20 dari Kementerian ESDM mengatakan, Indonesia berpegang teguh dalam menyuarakan akses energi dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan (affordability) dan keadilan (equity).

Di samping menekankan pentingnya akses energi, Indonesia juga gencar mempromosikan bioenergi dan biofuel agar menjadi bagian dari Energi Baru Terbarukan.

"Setelah kami perjuangankan sejak G20 di Argentina 2018, pesan ini telah mendapat dukungan positif tanpa resistensi dari anggota G20 lain, seperti Brasil, Italia, dan Argentina," kata Yudo, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Pada pertemuan ETWG sebelumnya, pada Februari lalu, Indonesia memperkenalkan secara lisan (Non-Paper) program Greening the Fuel. Langkah ini ditempuh sebagai upaya Pemerintah Indonesia mempromosikan bahan bakar ramah lingkungan (green fuel) sebagai salah satu jalan transisi energi, dengan asumsi dasar bahwa target energi terbarukan secara global tidak mampu dicapai tanpa kontribusi biofuel atau green fuel.

Studi International Renewable Energy Agency (IRENA) pada 2018 memprediksi, bioenergi berkontribusi atas seperempat bauran energi global di sektor transportasi pada tahun 2050. 

Tantangan ini telah dijawab Indonesia sebagai negara pemrakasra di dunia yang telah mengimplementasikan Co-Processing Crude Palm Oil (CPO) menjadi Green Gasoline dan Green Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk skala komersial.

Selanjutnya




Pasukan Elit PLN saat beraksi di Menara Sutet Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Pekerjaan tersebut mengandung resiko besar karena jaringan listrik masih dipelihara tanpa dipadamkan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Pada pertemuan ini, forum energi G20 diselenggarakan dalam ETWG yang diselenggarakan secara paralel dengan Environment Senior Officials Meeting (ESOM). ETWG tahun ini mengambil tema utama 3E+S (Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E), dan Safety (S).

Pembahasan dalam ETWG dan ESOM akan diadopsi dalam Ministerial Communique on Energy Transitions and Sustainable Growth sebagai dokumen komitmen yang akan disepakati pada Ministerial Meeting on Energy Transitions and Sustainable Growth di Karuizawa, Jepang pada 15-16 Juni 2019 nanti.

Di tengah tingginya prioritas Jepang pada Inovasi Energi seperti Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), dan Well-to-Wheel Analysis, Indonesia tengah menekankan pentingnya acuan pada Sustainable Development Goals (SGDs) khususnya SDG7 dalam Ministerial Communique.

Sebagai informasi, Group-of-Twenty (G20) beranggotakan 20 kelompok negara dengan ekonomi terbesar dunia yang mencakup 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen volume perdagangan internasional, 81 persen emisi karbon global dari sektor energi, serta 77 persen konsumsi energi global.

Tak kalah pentingnya, keputusan-keputusan dan komitmen-komitmen di G20 menjadi rujukan dan mempengaruhi posisi Indonesia, serta negara-negara G20 lainnya di beragam forum internasional.

Selain membahas isu-isu perekonomian dan keuangan global, G20 memiliki sejumlah forum yang membahas isu-isu strategis lainnya seperti energi, perubahan iklim, ekonomi digital dan lainnya

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/3999183/ri-bakal-fokus-bahas-ekonomi-digital-di-ktt-g20

Share:
Read More

Recent Posts