Pemerintah Indonesia akan fokus membahas mengenai inklusivitas ekonomi digital pada pertemuan tingkat tinggi forum internasional G20 di Osaka, Jepang pada 28-29 Juni 2019.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir menuturkan, pemerintah Indonesia memilih inklusivitas ekonomi digital sebagai salah satu fokusnya dalam sesi pembahasan pada pertemuan G20 karena bisnis rintisan yang berbasis teknologi (startup) di Indonesia kini semakin berkembang pesat.
Bahkan, beberapa perusahaan startup di Indonesia termasuk jajaran unicorn yakni startup dengan valuasi di atas USD 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun.
"Ekonomi digital seperti kita tahu ini merupakan ekonomi baru. Indonesia memiliki beberapa unicorn. Pertemuan G20 ini kesempatan untuk kita mengembangkan industri ekonomi digital untuk menumbuhkan unicorn-unicorn baru di Indonesia,” kata Arrmanatha, seperti dikutip dari laman Antara, ditulis Kamis (27/6/2019).
Dia menuturkan, pertemuan G20 dapat dimanfaatkan untuk membangun kerja sama untuk meningkatkan platform digital ekonomi dalam negeri, terutama mengenai Data Free Flow With Trust (DFFT).
"Terkait penggunaan artificial intelligence (kecerdasan buatan), ini yang dimaksud di sini untuk Indonesia adalah bagaimana kita mendukung konteks free flow of data tetapi pada saat yang sama juga aman. Upaya-upaya membentuk platform untuk memungkinkan free flow data dan adanya aturan supaya hal ini bisa dilakukan secara aman," kata dia.
Topik yang Dibahas di KTT G20
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menargetkan pada 2020, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 130 miliar atau kurang lebih 11 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Tidak bisa dipungkiri, bahwa ekonomi masa depan kita adalah berbasis digital, atau digital ekonomi yang memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi," tutur dia.
Dalam KTTG20 pada 2019, ada empat sesi pertemuan dengan topik pembahasan berbeda yang akan dihadiri oleh para kepala negara G20.
Topik-topik yang akan dibahas dalam keempat sesi itu adalah kondisi ekonomi global, perdagangan dan investasi, inovasi ekonomi digital, dan kualitas infrastruktur, ketiga ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, keempat isu perubahan iklim, dan lingkungan hidup.
Ada pun isu yang akan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam KTTG20 itu adalah inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
RI Suarakan Keterjangkauan dan Keadilan Akses Energi di G20
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menjadikan akses energi menjadi poin perbincangan utama, bagi Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam Pertemuan ke-2 Energy Transitions Working Group (ETWG) G20, di Toyama, Jepang.
Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi selaku Permanent Delegation G20 dari Kementerian ESDM mengatakan, Indonesia berpegang teguh dalam menyuarakan akses energi dengan mempertimbangkan aspek keterjangkauan (affordability) dan keadilan (equity).
Di samping menekankan pentingnya akses energi, Indonesia juga gencar mempromosikan bioenergi dan biofuel agar menjadi bagian dari Energi Baru Terbarukan.
"Setelah kami perjuangankan sejak G20 di Argentina 2018, pesan ini telah mendapat dukungan positif tanpa resistensi dari anggota G20 lain, seperti Brasil, Italia, dan Argentina," kata Yudo, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Pada pertemuan ETWG sebelumnya, pada Februari lalu, Indonesia memperkenalkan secara lisan (Non-Paper) program Greening the Fuel. Langkah ini ditempuh sebagai upaya Pemerintah Indonesia mempromosikan bahan bakar ramah lingkungan (green fuel) sebagai salah satu jalan transisi energi, dengan asumsi dasar bahwa target energi terbarukan secara global tidak mampu dicapai tanpa kontribusi biofuel atau green fuel.
Studi International Renewable Energy Agency (IRENA) pada 2018 memprediksi, bioenergi berkontribusi atas seperempat bauran energi global di sektor transportasi pada tahun 2050.
Tantangan ini telah dijawab Indonesia sebagai negara pemrakasra di dunia yang telah mengimplementasikan Co-Processing Crude Palm Oil (CPO) menjadi Green Gasoline dan Green Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk skala komersial.
Selanjutnya
Pada pertemuan ini, forum energi G20 diselenggarakan dalam ETWG yang diselenggarakan secara paralel dengan Environment Senior Officials Meeting (ESOM). ETWG tahun ini mengambil tema utama 3E+S (Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E), dan Safety (S).
Pembahasan dalam ETWG dan ESOM akan diadopsi dalam Ministerial Communique on Energy Transitions and Sustainable Growth sebagai dokumen komitmen yang akan disepakati pada Ministerial Meeting on Energy Transitions and Sustainable Growth di Karuizawa, Jepang pada 15-16 Juni 2019 nanti.
Di tengah tingginya prioritas Jepang pada Inovasi Energi seperti Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), dan Well-to-Wheel Analysis, Indonesia tengah menekankan pentingnya acuan pada Sustainable Development Goals (SGDs) khususnya SDG7 dalam Ministerial Communique.
Sebagai informasi, Group-of-Twenty (G20) beranggotakan 20 kelompok negara dengan ekonomi terbesar dunia yang mencakup 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen volume perdagangan internasional, 81 persen emisi karbon global dari sektor energi, serta 77 persen konsumsi energi global.
Tak kalah pentingnya, keputusan-keputusan dan komitmen-komitmen di G20 menjadi rujukan dan mempengaruhi posisi Indonesia, serta negara-negara G20 lainnya di beragam forum internasional.
Selain membahas isu-isu perekonomian dan keuangan global, G20 memiliki sejumlah forum yang membahas isu-isu strategis lainnya seperti energi, perubahan iklim, ekonomi digital dan lainnya
